Perda Bermasalah Apakah Harus Dihapuskan

Minggu 5 Juni 2016 kemarin, saya mendapat undangan Diskusi Bulanan dari PPMI. Diskusi kali ini mengambil tempat di Restoran Bumbu Desa Cikini. Acara yang mengusung tema “Peraturan Daerah yang bertentangan dengan UU diatasnya” ini berlangsung mulai jam 10.00 WIB hingga waktu makan siang.

[alert-announce]”Kita membutuhkan penyederhanaan regulasi supaya mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan daya saing nasional untuk merespon kebutuhan menghadapi kompetisi global” – Agung Sedayu[/alert-announce]

PPMI sendiri adalah organisasi pers mahasiswa didirikan sejak 1992 di Malang. Organisasi ini dibentuk sebagai wadah bersatunya lembaga pers mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia. FAA PPMI, Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia, diwakili oleh koordinator Presidiumnya, Agung Sedayu menyatakan, menyelenggarakan acara diskusi bulanan ini dikarenakan issue tentang perda bermasalah akan berpotensi menghambat pertumbuhan dunia usaha.

PPMI Diskusi Bulanan

Diskusi Bulanan FAA PPMI

Meninjau Perda Inkonstitusional, Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Judul diskusi yang mengajak Media dan Blogger untuk berperan serta kali ini adalah “Meninjau Perda Inkonstitusional, Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik”.  Narasumber  dihadirkan dari pihak Kementerian Dalam Negeri, diwakili oleh Bapak Widodo Sigit Pudjianto selaku Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Mendengarkan penjelasan bapak Sigit, saya baru mengetahui jumlah fantastis perda yang dianggap bermasalah, tidak tanggung-tanggung, ada 3.266 perda bermasalah. Wow.. mengapa segitu banyak ya.. saya sungguh heran. Tapi baiklah saya coba untuk mendengarkan penjelasan berikutnya dari beberapa narasumber lain, diantaranya ada Bapak Robert Endi Jewang, Direktur eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) Jakarta. Lalu ada pula Bapak Arteria Dahlan dari Komisi II DPR RI, Bapak Supratman Andi Agtas Komisi III DPR RI, dan Bapak Gautama Adi Kusuma sebagai Pengamat kebijakan Publik.

Meninjau Perda Inkonstusional, Menuju Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

Pak Supratman menyatakan sebaiknya tertibkan dulu Peraturan Pemerintah baru tertibkan Perda

Pembatalan Perda Bermasalah

Sanksi terhadap Perda Bermasalah

 

[alert-note]” Perda bermasalah memang harus dihapuskan, bukan hanya untuk memperbaiki iklim investasi tapi juga untuk check, review, oversight kepada pemerintah daerah baik di tingkat I maupun tingkat II” – Gautama Adi Kusuma, MPA, PH.D[/alert-note]

 

Arteria Dahlan Komisi II DPR

Arteria Dahlan mengatakan hrs segera dilaksanakan penyelesaian urusan perda ini

Uraian panjang para narasumber disertai beberapa slide show, menggambarkan kondisi banyaknya perda-perda yang tidak terpakai, tidak tepat sasaran bahkan dianggap peraturan jadul jaman Belanda. Namun demikian, Pak Supratman menyatakan sebaiknya tertibkan dulu Peraturan Pemerintah baru tertibkan Perda. Ada 98 Undang-Undang yang berpotensi bertentangan. Sehingga beliau menyarankan untuk membereskan peraturan pemerintah pusat terlebih dahulu barulah mengatasi perda bermasalah.

Ada 29 Peraturan Pemerintah Pusat yang harus dicermati. Begitupula dengan Peraturan Presiden lalu Peraturan Menteri Dalam Negeri. Bapak Sigit juga menjabarkan detail proses pembatalan perda. Gubernur dapat mengajukan keberatan kepada Presiden sedangkan Bupati dan Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak keputusan pembatalan perda diterima.

Sebetulnya, para walikota dan gubernur mempunyai hak untuk membuat perda. Perda dibentuk dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Harus dihargai juga hak daerah otonom. Namun pada implementasinya ternyata seringkali tumpang tindih. Padahal seharusnya perda satu garis lurus dengan Peraturan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah merasa punya hak untuk turut campur mengenai perda ini, karena menganggap beberpa perda tidak dapat diterapkan pada semua orang. Sektor ekonomi juga harus mempunyai peraturan yang jelas. Bahkan Pak Arteria Dahlan menyatakan harus ada sanksi tegas terhadap perda bermasalah dan sudah selayaknya presiden ikut bertindak dalam permasalahan ini.

[divider_top]

One Response

Add a Comment